Menilik Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pendidikan di Kab. Ogan Komering Ilir

Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis dalam menentukan kesuksesan pembangunan manusia di masa yang akan datang. Apalagi di era “world is flat” saat ini, SDM yang berkualitas dan terampil adalah modal utama sebuah daerah/wilayah untuk dapat berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2009 telah melaksanakan program sekolah gratis 12 tahun yang bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Program sekolah gratis tersebut merupakan upaya pemerintah dalam membebaskan seluruh biaya operasional sekolah sehingga dapat membantu meringankan beban orang tua siswa serta meningkatkan minat siswa untuk terus bersekolah. Dengan demikian diharapkan tidak akan terdengar lagi anak usia sekolah yang putus sekolah karena terkendala biaya.

Namun pada kenyataannya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki beberapa  problema sehubungan dengan hal tersebut di atas, di antaranya adalah masih banyaknya anak-anak di usia sekolah yang tidak/belum pernah bersekolah dan putus sekolah dengan angka mencapai 12,46% (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Partisipasi Sekolah Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2014

       Sumber: BPS Kab. OKI, SUSENAS 2014

Ironisnya, sebagian besar anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah tersebut  adalah disebabkan oleh faktor ekonomi/tidak ada biaya (34,73%). Dengan demikian, faktor ekonomi masih menjadi alasan terbesar mengapa masih banyak anak-anak usia sekolah (13-18 tahun) di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak bersekolah. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa program sekolah gratis 12 tahun yang telah berjalan selama hampir enam tahun belum mampu menuntaskan masalah putus sekolah di Kabupaten OKI. Semestinya, jika program tersebut berjalan dengan baik, tentu faktor ekonomi bukanlah lagi alasan terbesar anak-anak usia sekolah tidak bersekolah. Sosialisasi dan pelaksanaan program sekolah gratis yang kurang efektif dan kurang efisien dimungkinkan sebagai salah satu penyebabnya. Padahal, menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009, tugas dan tanggung jawab tim manajemen program sekolah gratis di tingkat kabupaten di antaranya adalah menetapkan alokasi bantuan, merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program sekolah gratis tersebut.

Tabel 1. Partisipasi Sekolah Kab. OKI Tahun 2014

       Sumber: BPS Kab. OKI, SUSENAS 2014

Aditya Gusti Mangestika

Staf. Seksi Statistik Distribusi (BPS Kabupaten OKI)